WeCreativez WhatsApp Support
Kanggo dulur sadaya, Nyuhunkeun pi dua kanggo majeng Caleg 2019 Dapil 6 Kota Cimahi
Caleg anu kumaha nu bakal di pilih pangersa ?

Perjuangkan Guru Honorer

Kesejahteraan minim akibat status tak kunjung diangkat jadi PNS, jajaran tenaga honorer K2 maupun non-K2 Kota Cimahi menuntut nilai tunjangan daerah setara Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi. Tuntutan tersebut disuarakan pada audiensi di DPRD Kota Cimahi Jalan Dra. Djulaeha Karmita Kota Cimahi, Kamis 27 September 2018 yang dihadiri Anggota DPRD Kota Cimahi dan dinas terkait Pemkot Cimahi.

gambar : pikiran rakyat

 

Koordinator Pegawai Aliansi K2 Bersatu Kota Cimahi, Eko Marhendro mengatakan, penghasilannya sebagai guru selama ini sangat jauh dari sejahtera. Menurutnya, rata-rata honorer di Kota Cimahi dibayar per bulannya Rp 300-600 ribu oleh sekolah.

“Kami mengajukan penambahan kesejahteraan setara UMK. Katanya ada kebijakan akan diberikan Rp 800 perbulan. Saya bandingkan, pembantu saja sudah diatas Rp 1 juta, masak kami tidak berhak dapat lebih padahal ikut berkontribusi memajukan pendidikan di Kota Cimahi tapi kesejahteraan tidak dikasih,” ujarnya.

Jumlah honorer di Kota Cimahi mencapai 2.200 orang, terdiri dari guru dan tenaga pedidik lainnya baik di sekolah negeri maupun swasta. Besaran UMK Cimahi tahun 2018 mencapai Rp2.678.028.  “Sebelumnya ada perbedaan antar guru SD-SMP, menurut kami disamakan saja karena memang tugasnya sama-sama mendidik siswa. Untuk Rp 800.000/bulan terlalu minim, kami ajukan minimal UMK sehingga dapat meringankan kebutuhan hidup kami,” ucapnya.

gambar : metro news

 

Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI  mendesak pemerintah untuk merealisasikan janjinya dalam memprioritaskan pengangkatan guru honorer. Jika tidak, pemerintah akan dianggap mangkir dari janjinya untuk memprioritaskan pengangkatan PNS bagi guru honorer.

“Pengangkatan guru honorer menjadi PNS ini kan sudah janji pemerintah. Faktanya sampai sekarang janji itu belum terlihat realisasinya,” kata Fikri di Jakarta, Senin (5/3/2018)

PKS Tagih keseriusan Pemerintah

Anggota Fraksi PKS ini menilai, pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di dunia pendidikan sifatnya sangat penting sebagai ujung tombak kemajuan pendidikan. Karenanya, meski sejak tahun 2005 seleksi CPNS dimoratorium, setidaknya setiap tahun ada pengangkatan guru honorer menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pendataan dan skala prioritas kebutuhan guru disetiap daerahnya. Jika tidak didata dengan akurat, maka persoalan kekurangan guru masih akan terus berkelanjutan.

“Prioritas, kini hal itu jadi poin penting untuk pemerintah,” kata Fikri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan tahun 2018 bakal ada rekrutmen CPNS baru yang akan dilakukan secara bertahap. Janji Jokowi itu disampaikan di hadapan 30 ribu lebih guru di Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2017 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, “Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi dan kualifikasi harus diutamakan.”

 

Sumber : http://pks.id/content/dpr-desak-pemerintah-realisasikan-pengangkatan-guru-honorer

sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/09/27/guru-honorer-di-cimahi-minta-upah-sesuai-umk-430749

 

Leave a Reply